Upaya penanggulangan bencana tidak hanya membutuhkan respons cepat, tetapi juga kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak. Inilah gagasan utama yang diangkat oleh Ahmi Sazli Joenoes dalam disertasinya di Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Dalam disertasinya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kolaboratif Multi-Sektor Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Kalimantan Utara,” Ahmi Sazli meneliti bagaimana berbagai institusi dapat bekerja bersama secara lebih efektif dalam menghadapi bencana alam, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia.
Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa wilayah Kalimantan Utara memiliki karakteristik geografis yang menantang dan rentan terhadap berbagai bencana. Kondisi tersebut menuntut adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga penanggulangan bencana, aparat keamanan, serta masyarakat.
Melalui pendekatan penelitian kualitatif, Ahmi Sazli menggali berbagai perspektif dari para pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah daerah, aparat TNI, serta tokoh masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok (FGD), observasi lapangan, serta analisis dokumen kebijakan terkait penanggulangan bencana.
Pendekatan ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan penanggulangan bencana dijalankan di lapangan, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan dalam implementasinya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Kalimantan Utara sebenarnya telah mengacu pada berbagai regulasi nasional. Namun dalam praktiknya, koordinasi lintas sektor masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, perbedaan regulasi antar lembaga, serta belum terintegrasinya sistem informasi antar instansi.
Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah pentingnya kolaborasi multi-sektor dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana. Sinergi antara pemerintah, lembaga penanggulangan bencana, aparat militer, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dinilai mampu memperkuat kesiapsiagaan serta mempercepat respons saat terjadi bencana.
Keterlibatan TNI, khususnya dalam mobilisasi logistik dan evakuasi korban di wilayah terpencil, terbukti menjadi faktor penting dalam mendukung penanganan bencana di wilayah perbatasan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa perbedaan peran, regulasi, dan mekanisme kerja antar lembaga seringkali menjadi tantangan dalam membangun koordinasi yang efektif.
Berdasarkan hasil analisis tersebut, Ahmi Sazli menawarkan sebuah model implementasi kebijakan kolaboratif yang lebih sistematis melalui pendekatan Collaborative Governance berbasis Forkopimda-Plus. Model ini menekankan pentingnya integrasi berbagai aktor, mulai dari pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat, media, hingga unsur pertahanan.
Melalui model ini, diharapkan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi, responsif, dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada penguatan regulasi, standarisasi prosedur operasional, serta komitmen politik dari seluruh pemangku kepentingan.
Kontribusi Akademik bagi Tata Kelola Publik
Disertasi ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian administrasi publik, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi penguatan tata kelola penanggulangan bencana di Indonesia.
Bagi pemerintah daerah maupun lembaga penanggulangan bencana, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memperkuat kerja sama lintas sektor serta meningkatkan efektivitas kebijakan mitigasi dan respons bencana.
Lebih dari itu, penelitian ini menjadi pengingat bahwa menghadapi bencana bukanlah tugas satu lembaga saja. Dibutuhkan kerja bersama, saling percaya, dan komitmen kolektif untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana di masa depan.