• dia
• 318

Implementasi Kebijakan Remunerasi Berbasis Kinerja di DPRD Kabupaten Tanah Laut

Remunerasi berbasis kinerja merupakan sistem pembayaran yang mengaitkan imbalan (reward) dengan prestasi kerja (performance). Konsep ini menegaskan bahwa individu dengan kinerja tinggi akan mendapatkan imbalan lebih besar, begitu pula sebaliknya. Sistem ini telah diterapkan di berbagai instansi, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang menjadi representasi rakyat di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pemberian remunerasi kepada anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan program remunerasi tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui teknik analisis induktif.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan remunerasi di DPRD Kabupaten Tanah Laut telah berjalan cukup baik. Namun, terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, di antaranya:

1. Komunikasi yang Kurang Optimal
   Kurangnya komunikasi antara pihak terkait menjadi hambatan dalam penyelarasan program remunerasi.
2. Struktur Organisasi
   Kelemahan dalam struktur organisasi memengaruhi efektivitas implementasi program.
3. Karakteristik Target
   Adanya perbedaan karakteristik anggota DPRD menjadi tantangan dalam menyamakan persepsi dan tujuan program.

Rekomendasi

Berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III, penelitian ini mengusulkan model yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, struktur organisasi, serta disposisi para pelaksana kebijakan. Dengan model ini, diharapkan implementasi kebijakan remunerasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Penggunaan model implementasi yang komprehensif juga diharapkan dapat memperbaiki efektivitas pelaksanaan kebijakan remunerasi di DPRD Kabupaten Tanah Laut, sehingga tujuan program ini dapat tercapai dengan lebih baik.

Kata Kunci: Program Remunerasi, DPRD Kabupaten Tanah Laut, Implementasi Kebijakan.

Diambil dari disertasi Orbawati (11171700009) Program: Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul:

KAJIAN PROGRAM REMUNERASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TANAH LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

• Sistem Informasi Manajemen

• Pendaftaran Mahasiswa Baru