KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA KOTA PALU
20 September 2022
KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA KOTA PALU
Adalah promovendus Listyo Yuwanto, S.Psi, M.Psi, Psikolog yang lahir di Blitar, 23 Juni 1980 pada tanggal 14 September 2022 resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Administrasi. Listyo yang saat ini berprofesi sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Surabaya menjadi lulusan ke 254 Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Dihadapan dewan penguji yang di ketuai oleh Rektor Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA promovendus mempertahankan disertasinya dengan judul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA KOTA PALU: PENGARUH MODERATOR PARTISIPASI KOMUNITAS / IMPLEMENTATION OF PALU CITY DISASTER RISK REDUCTION POLICY: MODERATING EFFECT OF COMMUNITY PARTICIPATION.
Menurut promovendus Implementasi kebijakan kebencanaan di Kota Palu sebagai upaya pengurangan risiko bencana. Namun data menunjukkan bahwa Palu memiliki indeks risiko bencana yang tinggi dan kapasitas menghadapi bencana yang rendah. Dengan demikian perlu dikaji determinan implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana Palu. Kerangka konseptual yang dibangun dalam penelitian ini adalah dalam implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana membutuhkan peran badan pemerintah sebagai pelaksana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (top down) yang diperkuat partisipasi komunitas (bottom up). Penelitian ini menggabungkan teori Edward III (1980) sebagai sisi top down dan teori Sawaneh dan Fan (2021) dari sisi bottom up. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana di kota Palu dengan moderator partisipasi komunitas.
Partisipan penelitian sebanyak 214 yang terdiri atas 35 pegawai BPBD kota Palu dan 179 warga kota Palu. Metode penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan angket yang ditunjang dengan analisis dokumen dan wawancara. Data dianalisis menggunakan Structural Equation Model.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh sumber daya dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana. Partisipasi komunitas memoderasi pengaruh sumber daya dan disposisi terhadap implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana. Partisipasi komunitas yang rendah memperlemah pengaruh sumber daya dan memperkuat pengaruh disposisi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sisi top down yaitu BPBD Kota Palu masih memegang peran utama dalam implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana yang meliputi sumber daya dan struktur birokrasi. Namun sisi bottom up belum mendukung sisi top down karena rendahnya partisipasi komunitas. Rendahnya partisipasi komunitas menghambat implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana menyebabkan risiko bencana dan kurangnya kapasitas menghadapi bencana. BPBD Kota Palu telah menunjukkan sebagai organisasi implementator kebijakan pengurangan risiko bencana yang baik. BPBD perlu mengembangkan responsivitas sebagai agent of change membangun kesadaran dan memberdayakan masyarakat untuk partisipasi dalam program pengurangan risiko bencana.
